NU dan Gerakan Rakyat

Selasa, 27 April 2021, akun Instagram @nahdlatululama mengunggah tangkapan layar dari sebuah kanal berita. Berita berjudul “Helmy Faishal: PBNU Turunkan Tim Advokasi Dampingi Warga Wadas”, sontak membuat saya yang membatin “ini yang memang harus dikerjakan NU, berdiri bersama rakyat”. Kabar tersebut sejalan dengan pemberitaan media milik NU, NU Online.

Dalam pemberitaan tersebut, Sekertaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal mengungkapkan bahwa PBNU telah menugaskan Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantauan (LPBH) NU Ahmad Royandi untuk turut serta mengadvokasi, membangun dialog, dan memediasi konflik. Helmy juga meminta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk turut melibatkan diri dalam konflik tersebut.

Langkah yang diambil PBNU ini sudah sejalan dengan tujuan utama pendiriannya sebagai organisasi sosial keagamaan.  Namun, semenjak memasuki dunia politik, terutama pada tahun 1952 ketika NU keluar dari partai Masyumi dan menjadi partai politik. Selama menjadi partai politik, NU cenderung mengabaikan fungsi sosial kemasyarakatannya.

Sejak era Orde baru, partai-partai politik yang ada dipaksa untuk melakukan fusi. Hasilnya, hanya ada tiga partai yang diperbolehkan mengikuti pemilu, Golkar, PPP, PDI. NU yang merupakan partai islam dipaksa berfusi dengan partai islam lain dalam satu wadah bernama PPP. “Pengebirian Peran NU Sendiri dalam PPP” tulis Muhammad Nashirulhaq dalam artikel berjudul Belok Kiri Lagi, PMII! Yang dimuat dalam islambergerak.com, pemaksaan monoloyalitas terhadap Golkar kepada warga NU, terutama yang ada di Departemen Agama, dan seterusnya.

Pihak-pihak yang kecewa dengan kondisi NU, menyerukan untuk kembali pada khittah 1926, kembali ke tujuan menjadi jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah. Puncaknya pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo memutuskan untuk menjadikan NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang non-politis. Martin van Bruinessen dalam bukunya Rakyat Kecil, Islam, dan Politik menambahkan bahwa para anggotanya tetap diperbolehkan menjadi kader partai politik asalkan tidak merangkap jabatan di NU dan parpol dalam waktu yang bersamaan.

Terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada muktamar ini sebagai ketua umum PBNU berpengaruh besar dalam mengarahkan haluan organisasi. Anak-anak muda berlatar belakang NU, di bawah kepemimpinan Gus Dur, aktif dalam kajian beragam isu komtemporer, mulai dari proyek-proyek ekonomi berskala kecil hingga pendampingan warga yang tergusur dari tanah mereka akibat proyek pembangunan. Tak lupa, aktivis-aktivis muda NU juga mengkaji secara kritis teks-teks kegamaan dan mengkolaborasikannya dengan tulisan-tulisan Hasan Hanafi, Ashgar Ali Engineer dst.

Merle Calvin Ricklefs dan Martin van Bruinesen sebagaimana dikutip Nashirulhaq, menyebutkan beberapa organisasi non-pemerintahan (ornop) penting sebagai tempat bernaung aktivis-aktivis berlatar belakang NU. Beberapa yang terpenting di antaranya LP3ES, LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial), Lakpesdam (Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Alam), dan P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Lakpesdam adalah badan otonom resmi dalam NU yang didirikan pada mulanya untuk menerjemahkan konsep-konsep syu’un ijtima’iyyah ke dalam tataran praktek. Sementara P3M adalah organisasi yang dibentuk pada 1983 terutama karena alasan teknis sebagai penerus program pengembangan pesantren dan masyarakat dari LP3ES sebelumnya.

Melalui P3M, dengan tokoh utamanya Masadar F. Mas’udi diadakan halaqah-halaqah (lingkar studi) yang di dalamnya mengkaji permasalahan sosial-politik dan problem kemasyarakatan yang luput dari pembicaraan kyai-kyai NU. Van Bruinessen menjelaskan, dalam forum P3M ini kyai-kyai dituntut untuk memecahkan berbagai masalah kontemporer dengan rujukan utama yang berasal dari teks-teks keagamaan.

Keseriusan NU berkecimpung dalam bidang sosial terlihat dalam aktivismenya pada konflik perebutan lahan di Kedungombo. Pemerintah menggusur petani dari tanahnya dan tanpa disertai kompensasi demi memuluskan proyek pembangunan waduk Kedungombo. “Organisasi mahasiswa dan berbagai LSM, termasuk para aktivis NU, bersatu untuk mendukung para petani ini dan mencoba menggerakkan opini publik nasional serta internasional demi kepentingan mereka”, tulis van Bruinessen.

Dari peristiwa historis yang telah disebutkan, langkah PBNU menerjunkan tim advokasi untuk memberikan bantuan advokasi kepada masyarakat Wadas, Purworejo sudahlah tepat. Berdiri bersama gerakan rakyat yang memperjuangkan hak atas ruang hidupnya.

Basis NU yang mayoritas adalah petani dan masyarakat kalangan bawah harus dijadikan “alarm pengingat” bahwa NU didirikan oleh Hadratusy Syaikh K.H. Hasjim ‘Asy’ari sebagai organisasi sosial-kegamaan. Ini berarti NU tidak boleh melupakan akar pendiriannya. Jangan sampai NU hanya menjadi lembaga elitis, berdiri di atas menara gading dan mengonfirmasi pernyataan comedian Pandji Pragiwaksono. Jika itu terjadi maka NU tidak akan relevan dengan zamannya.

K.H. Hasjim ‘Asy’ari juga pernah menulis “Pak Tani itulah penolong negeri…” sebagai wujud pentingnya pertanian (dan tanah). Petani adalah orang yang menjaga, mengolah, dan melestarikan tanah. Menjaga kelestarian tanah merupakan perintah tuhan. Untuk itulah, setiap usaha-usaha untuk mempertahankan tanah dan ruang hidup, NU harus ikut berjuang di garis depan. Bahkan, jika pihak perampas adalah pemerintah, NU tidak boleh ragu atau mundur sedikitpun dalam perjuangannya

Sebagai penutup, saya kutipkan pernyataan Pramodya Ananta Toer yang semakin kesini semakin menemukan pembenarannya. “orang yang tak pernah mencangkul tanah, justru paling menjarah tanah dan merampas hak orang lain.”