Pemberantasan Buta Huruf dan PKI

Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai entitas politik juga memiliki peran dalam usaha-usaha sosial kemasyarakatan. Walaupun usaha-usaha ini dapat dibaca sebagai usaha menarik massa simpatisan partai. Salah satu perhatian partai adalah bidang  pendidikan. Namun peran atau usaha PKI di bidang sosial kemasyarakatan ini seakan-akan tenggelam oleh propaganda dan indoktrinasi anti-komunis orde baru dan disahkannya Tap MPRS NO. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pelarangan berdirinya Partai Komunis Indonesia. Segala yang berbau komunis atau PKI adalah sadis, kejam dan stigma negatif lain yang terlanjur melekat dalam  memori masyarakat. Ini belum ditambah dengan cap sebagai partai yang anti-tuhan.

PKI menganggap pendidikan sebuah objek yang penting. Menurut Ruth McVey dalam Mengajarkan Modernitas: PKI Sebagai Lembaga Pendidikan bahwa PKI telah melakukan pendidikan di tubuh partai itu sendiri dan terhadap serikat buruh yang kemudian menjadi sumber utama kekuatan massa PKI.

Pada tahun 1957, PKI meluncurkan kampanye Pemberantasan Buta Huruf (PBH), baik untuk kadernya maupun untuk masyarakat umum. Orang-orang buta huruf yang masuk sebagai kader PKI karena partai menjanjikan untuk mengajari membaca dan menulis.

“Program ini menyerukan pembentukan kelompok dengan pimpinan yang bertindak sebagai guru dan menyediakan pendidikan politik dengan pendidikan baca tulis” terang McVey.

Guru-guru ini terjun langsung kepada rakyat yang umumnya adalah petani dan buruh tani sebagai subjek pendidikan. Satriono Priyo Utomo dalam sebuah diskusi daring via Instagram yang bertajuk Sosialisme dan Humanisme ala Dipa Nusantara oleh Heuristik.id, 15 April 2020, menyampaikan bahwa para guru-guru ini mendatangi langsung para petani dan buruh tani di gubuk-gubuk tengah sawah dan rela menunggu hingga mereka selesai dengan pekerjaan mereka.

Setiap huruf yang diajarkan, memiliki arti yang dapat mengilustrasikan pendidikan politik. McVey mencontohkan dalam tulisannya, “Kata ‘Aidit’ atau ‘aksi’ mengilustrasikan huruf A, sementara T diperkenalkan melalui slogan tanah untuk petani”. Setiap pembelajaran baca tulis ini sekaligus diselipkan pendidikan ideologi marxisme-leninisme.

Menurut Satriono Priyo Utomo dalam tulisannya, Suara “Merah” Ibukota: Geliat Politik Partai Komunis Indonesia Comite Djakarta Raya, jalan lain yang ditempuh PKI untuk membangun partai melalui pendidikan politik adalah melalui kerja-kerja penerbitan dan penerjemahan. PKI membentuk Yayasan Pembaruan sebagai wadah untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan yang mereka hasilkan. Satriono melanjutkan bahwa setiap underbouw PKI-pun memiliki penerbitannya sendiri dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anggotanya.

Tak hanya PKI, organisasi wanita yang memiliki kedekatan dengan PKI turut ambil bagian dalam usaha pemberantasan buta huruf. John Roosa dalam pengantarnya di buku McVey, menulis “… setiap cabang Gerwani membuka Taman Kanak-Kanak yang disebut TK Melati”. Para perempuan yang tergabung dalam Gerwani turut bekerja secara sukarela untuk mengkampanyekan program melek aksara yang diinisiasi negara. Caranya, mengirimkan perempuan kota yang terdidik ke desa-desa untuk mengajari membaca anak-anak dan orang dewasa.

Banyak kendala yang harus dihadapi oleh para guru dan murid TK Melati. Faishal Hilmy Maulida dalam TK Melati, Wujud Komitmen Gerwani Memberantas Buta Huruf, kesulitan menemukan gedung atau bangunan di desa yang dapat digunakan untuk kelas pembelajaran. Kendala ini kemudian disiasati dengan menggunakan halaman pekarangan yang bersih di bawah pohon rindang.

Maulida juga menyebut kertas juga menjadi kendala dalam pembelajaran. Harganya yang mahal untuk kurun waktu itu, sehingga murid-murid tidak diwajibkan untuk memilikinya. Sebagai gantinya digunakanlah daun pisang, daun kelapa dan papan tanah liat, atau apapun yang dapat dijadikan sebagai alat tulis yang mudah dijangkau.

Komitmen PKI dalam usaha pemberantasan buta huruf dapat dilihat dari penggunaan kantor-kantor PKI untuk dijadikan kelas baca-tulis di sore hari. Program yang kemudian dikenal sebagai Universitas Rakyat pada tahun 1958.

PKI juga membangun berbagai akademi sebagai tempat penyemaian paham marxisme-leninisme sekaligus pengkaderan ahli. Hilmar Farid dalam catatan kaki artikelnya, Pramoedya dan Historiografi Indonesia yang dimuat dalam Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia, mencatat akademi-akademi yang berhasil dibentuk oleh PKI, antara lain Akademi Ilmu Sosial Aliarcham, Akademi Ilmu Politik, Bachtaruddin, Akademi Jurnalistik Abdul Rivai dan Akademi Sejarah Ranggawarsita.

Apabila melihat Surat Keputusan Menteri PTIP No. 01/dar tahun 1965 yang dikeluarkan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Syarif Thayeb, terdapat 14 perguruan tinggi yang dikelola PKI maupun underbow-underbow PKI.

Melalui artikelnya, Pembersihan Mahasiswa IPB dan UI, Aryono menulis, ke-14 perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Res Publica, Universitas Rakyat, Universitas Pemerintah Kotapraja Surakarta, Institut Pertanian EGOM, Akademi Ilmu Sosial Aliarcham, Akademi Ilmu Politik Bachtaruddin, Akademi Teknik Ir. Anwari, Akademi Jurnalistik Dr. Rivai, Akademi Musik W.R. Supratman, akademi Jurnalistik dan dan Publistik Taruna Patria, Akademi Sastra Multatuli, Akademi Ilmu Ekonomi Dr. Sam Ratulangi, dan Akademi Sejarah Ranggawarsita.

Dari berbagai program yang dijalankan, PKI menaruh perhatian yang cukup besar di bidang pendidikan. Selain sebagai sarana pendidikan kader-kader, pendidikan yang PKI lakukan juga diselaraskan dengan pemerintah agar-agar Indonesia dapat menghasilkan para ahli yang handal, yang mampu membangun Indonesia sesuai dengan keadaan Indonesia.